Berdasarkan Permenham No 15 Tahun 2025
Sistem Penilaian Kepatuhan
Hak Asasi Manusia
Instansi Pemerintah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan melalui evaluasi terintegrasi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
Bantuan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Temukan jawaban cepat mengenai prosedur, syarat, dan tata cara pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia.
Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia adalah rangkaian proses evaluasi bagi Instansi Pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
Objek Penilaian Kepatuhan HAM meliputi Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM adalah Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025.
Instansi Pemerintah melakukan pelaporan melalui sistem aplikasi Penilaian Kepatuhan HAM dengan mengunggah dokumen dan data pendukung sesuai indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Hasil Penilaian Kepatuhan HAM disajikan dalam bentuk laporan tahunan dan ringkasan informasi yang dapat diakses publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.